Anggaran BOKB Papua Tahun 2023 Naik, Kaper BKKBN Papua Himbau Pemanfaatan Yang Lebih Baik
JAYAPURA – Pada tahun 2023 Provinsi Papua mendapat dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dari pusat sebesar Rp. 118.379.293.000.
Anggaran yang dibagi untuk 29 kabupaten/kota se-Papua ini mengalami kenaikan sebesar 12 persen dari tahun 2022. Beberapa kabupaten yang mendapat porsi anggaran terbesar yaitu, Kabupaten Yahukimo 7,3%, Kabupaten Tolikara 7,1%, dan Kabupaten Lanny Jaya 5,6%.
Ditemui di ruang kerjanya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kinerja setiap pihak di tahun 2022, serta harapan untuk pencapaian target di tahun 2023.
“Dalam pengelolaan dana DAK Sub Bidang KB dari tahun sebelumnya sebetulnya harapan kita untuk kab/kota itu dimanfaatkan dengan baik untuk pelaksanaan program Bangga Kencana tapi juga untuk percepatan penurunan angka prevalensi stunting di masing-masing kab/kota”, jelas Nerius.
Di tahun 2023 ini, Nerius berharap agar kegiatan bisa direncanakan seawal mungkin dan dilaksanakan tepat waktu sesuai peruntukannya, sehingga mencapai hasil yang baik di akhir tahun.
“Harapan saya untuk teman-teman di kab/kota harus menggunakan anggaran ini secara baik dalam pelaksanaan program, sebab pengalaman yang terjadi khususnya seperti dana penggerakan tidak dilaksanakan sesuai dengan petunjuknya, sehingga terjadi kendala-kendala dalam pengolahan anggaran ini di kab/kota,” harap Nerius.
Seperti diketahui berdasarkan data SSGI 2021, prevalensi stunting provinsi Papua berada di angka 29,5%. Sementara prevalensi stunting di Kabupaten Pegunungan Bintang adalah 55,4%, Kabupaten Jayawijaya dengan prevalensi stunting 49,3% dan Kabupaten Puncak di angka 48,3%.
Target prevalensi stunting secara nasional yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2024 adalah 14%, dengan penurunan angka stunting yang diharapkan sebesar 3,5% tiap tahunnya. Kelompok sasaran program Percepatan Penurunan Stunting sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021 yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 hingga 59 bulan.
Demi mencapai target tersebut maka kerja sama yang baik dengan mitra kerja yakni OPD-KB di 29 kab/kota sangat diharapkan bisa berjalan dengan lancar. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua juga menegaskan bahwa Perwakilan BKKBN Provinsi Papua terbuka jika OPD-KB perlu untuk berkonsultasi tentang pemanfaatan anggaran.
“Kalau ada hal-hal yang belum paham, kami di provinsi siap membimbing bapak ibu di tingkat kab/kota sehingga anggaran ini pemanfaatannya sesuai yang diharapkan, sehingga nanti di akhir tahun bisa mencapai target dari realisasi anggaran yang diharapkan,” jelas Nerius.
Menutup wawancara, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua mengingatkan bahwa pentingnya OPD-KB kab/kota untuk segera melaporkan data yang belum dimasukan pada triwulan ke-IV, agar hasil pencapaian dari realisasi anggaran di tahun 2022 dapat terlihat.
Penulis: TCK