BKKBN PAPUA SOSIALISASIKAN SISTEM PERINGATAN DINI PENGENDALIAN PENDUDUK UNTUK OPD KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI PAPUA

Jayapura_Dalam rangka mendukung Pelaksanaan Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di Provinsi Papua, Perwakilan BKKBN Papua melaui Bidang Pengendalian Penduduk menggelar Sosialisasi Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk Untuk Opd Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua, pada hari kamis, 7/10/2021 secara virtual meeting.

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Papua, Drs.Nerius Auparay,M.Si. Dalam sambutannya kepala menjelaskan bahwa  salah satu unsur penting dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga yakni yang dijabarkan pada Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan bahwa pemerintah pusat maupun daerah perlu menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan pengelolaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang dimaksud adalah dengan melakukan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian, pengembangan, dan penyebarluasan informasi tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga; perkiraan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga; dan pengendalian dampak pembangunan terhadap perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga serta lingkungan hidup.

Sedangkan dalam KEPMENDAGRI No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mengamanatkan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk dapat melakukan pengukuran dan perhitungan indikator kerentanan dampak kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini) dalam lingkup wilayah masing-masing. Amanat tersebut selaras dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Peringatan Dini Pengendalian Penduduk yang juga menitikberatkan aspek kesigapan dalam intervensi potensi dan permasalahan pengendalian penduduk. Pelaksanaan pengelolaan peringatan dini pengendalian penduduk membutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan memiliki pemahaman dalam pelaksanaan pengelolaan peringatan dini pengendalian penduduk.

Melalui  kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh terkait topik pengelolaan peringatan dini pengendalian penduduk bagi pengelola pengendalian penduduk di kabupaten/kota se-Provinsi Papua.

Nerius juga berharap kedepan masing-masing daerah kabupaten/kota mampu melaksanakan system peringatan dini sebagai landasan dalam merespon perkembangan dinamika kependudukan yang terjadi di wilayah masing-masing sehingga perkembangan dampak negarif dapat di deteksi lebih dini dan dapat di respon sedini mungkin khususnya bagi pengambil kebijakan di daerah.

Selain itu Nerius juga mengingtkan kepada OPD-KB Kabupaten/kota untuk senantiasa berkoordinasi dengan para pengambil kebijakan di daerah untuk selalu meningkatkan kolaborasi dengan dinas, ataupun sector terkait khusunya dalam pelaksanaan pengendalian penduduk, jelasnya”.

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala OPD-KB, Pengelola Program Pengendalian Penduduk kabupaten/kota se-Provinisi Papua, dan Mitra BKKBN (Koalisi Kependudukan, IPADI, JUKEN). Dan yang menjadi narasumber pada kegiatan ini yaitu bapak Ir. Yosrizal (Koordinator Bidang Pengembangan Peringatan Dini Dampak Kependudukan dan Keluarga BKKBN) dan Bapak Alfasis Romarak AP, S.Pd, M.Pd (Pusat Studi Kependudukan Universitas Cenderawasih). S.M

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *