Dilema Bonus Demografi di Provinsi Papua

Hasil Sensus Penduduk 2020 merilis jumlah penduduk usia produktif di Papua yang mencapai 78,40 persen. Statistik ini mengindikasikan adanya bonus demografi yang bisa dinikmati Provinsi Papua di tahun 2020. Bonus demografi merupakan kondisi dimana persentase penduduk yang berusia produktif yaitu usia 15-64 tahun lebih dari separuh total penduduk. Penduduk usia produktif dianggap sebagai human power paling optimal untuk menggerakan perekonomian wilayah. Karena penduduk pada kelompok usia ini berperan aktif dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
Dengan jumlah penduduk usia produktif yang sangat besar, berarti daerah memiliki potensi untuk melakukan akselerasi ekonomi dengan memanfaatkan penduduk produktif ini secara optimal. Bonus demografi merupakan fenomena kependudukan yang tidak akan terus terjadi. Untuk itu sangat penting bagi setiap wilayah untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi untuk mencapai kesejahteraan yang hakiki.

Di Provinsi Papua, komposisi penduduk produktif mencapai 78,40 persen dari total penduduk sebanyak 4,30 juta jiwa. Artinya jumlah penduduk produktif di Papua ada sebanyak 3 juta lebih. Ini merupakan potensi yang sangat besar jika mampu dimanfaatkan dengan bijaksana. Tiga juta penduduk dapat membawa Provinsi Papua meraih kesejahteraan bersama. Dengan penduduk sebanyak tiga juta, seharusnya pembangunan fisik di Papua dapat terselesaikan dalam jangka waktu yang lebih singkat. Namun, semua itu hanya akan terwujud apabila penduduk usia produktif ini benar-benar produktif. Menciptakan karya berkesinambungan, bekerja dengan optimal, dan memberi sumbangsih pembangunan yang nyata. Ironisnya, penduduk usia produktif tidak selalu benar-benar produktif.

Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Papua Bulan Agustus 2020 adalah sebesar 4,28 persen. Angka tersebut menandakan bahwa terdapat 4,28% dari jumlah Angkatan kerja di Provinsi Papua yang masih menganggur. Hal ini menjadi tantangan upaya memaksimalkan potensi manfaat ekonomi dari fenomena bonus demografi yang terjadi saat ini di Provinsi Papua. Penduduk usia produktif harus benar-benar digerakan untuk dapat menciptakan produktifitas optimal. Selain membuka lowongan kerja sebesar-besarnya untuk menyerap tenaga kerja, upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan keterampilan. Pemuda-pemudi harus dibekali dengan ketrampilan khusus yang bisa membangun kemandirian finansial mereka. Menciptakan karya yang bernilai ekonomis sehingga tidak hanya duduk berpangku tangan menunggu bantuan dari pemerintah semata.

Selain itu, sinergitas antara pemerintah dan swasta juga harus digiatkan. Kolaborasi ini mampu memberikan impak yang lebih besar bagi masyarakat. Pemuda-pemudi kita harus dididik untuk bermental enterpreuner. Mampu menciptakan karya yang memberi manfaat luas dan bermental independent. Ini yang harus dilakukan untuk bisa menikmati bonus demografi secara nyata.
Bonus demografi bagai pisau bermata dua, apabila Papua gagal mengoptimalkan luapan penduduk usia produktif ini, maka bisa dipastikan penduduk ini menjadi beban pembangunan dan semakin memperparah tingkat kemiskinan di Papua. Sebaliknya, jika penduduk kelompok usia ini benar-benar produktif sesuai sebutannya, maka bisa dipastikan perekonomian wilayah tersebut akan membaik.

Memanfaatkan bonus demografi tidak hanya dengan meneriakan tuntutan kepada Pemerintah setempat. Tetapi setiap orang bisa memulainya dari diri mereka sendiri masing-masing. Pastikan untuk terus meningkatkan kapasitas diri dengan menimba sebanyak ilmu dan mengasah berbagai keterampilan sesuai minat dan bakat. Dengan demikian, setiap orang dapat melakukan sesuatu yang positif, lebih optimal jika upaya tersebut dapat memberikan nilai tambah ekonomi.
Ingat, potensi 78 persen penduduk usia produktif di Papua bisa menjadi motor penggerak kemajuan daerah. Lakukan yang kita bisa mulai dari diri sendiri dan saat ini juga. Paling tidak, pastikan bahwa diri ini benar-benar penduduk produktif yang tidak menjadi beban pembangunan.