Kampung KB Bangun Kemandirian Bangsa
Sosok Ir. H. Joko Widodo, Presiden ketujuh Republik Indonesia, menjadi presiden fenomenal yang tak bisa dilupakan anak bangsa sepanjang sejarah. Sejumlah gebrakan pembangunan pro rakyat nyata telah dilakukan Jokowi sepanjang era kepemimpinannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Di era Jokowi, rakyat merasakan langsung kehadiran sang presidennya layaknya seorang anak pada ayahnya. Jokowi selalu tampil dekat tanpa jarak protokoler dengan rakyatnya. Ia membuka mata dan telinganya untuk mendengarkan dan menjawab permasalahan yang dialami rakyatnya.
Mengingat Presiden Jokowi adalah mengingat Nawa Cita yang menjadi visi-misinya dalam membangun Indonesia. Ada sembilan cita/harapan yang merupakan agenda pokok kerja Jokowi untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Salah satu dari Nawa Cita itu ialah “Membangun Indonesia Dari Pinggiran” dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Jokowi memandang, konteks pinggiran Indonesia (baca: daerah terabaikan, terisolir, perbatasan) adalah realita yang menyimpan banyak masalah bagi bangsa. Mulai dari masalah kesejahteraan ekonomi, pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga masalah sosial politik yang mengancam keutuhan NKRI. Jokowi ingin memperbaiki image Indonesia di mata bangsa lain, yang selama ini hanya berdiri dan memandang Indonesia dari Monas (baca: Jakarta, kota-kota besar), lalu mengalihkannya pada laju derap kemajuan desa atau kampung yang ada di pelosok-pelosok terpencil Indonesia.
Beruntunglah kita memiliki seorang Jokowi, yang serius mewujudkan Sila Kelima Pancasila yakni “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Sila ini, suka atau tidak, masih hanya sebatas slogan dan hafalan anak SD. Sebut saja, pemilahan Indonesia Barat dan Indonesia Timur yang de facto menunjukkan gap besar kemajuan ekonomi antarkeduanya. Lalu, secara sosial, wilayah Barat itu dianggap sebagai wilayah makmur dan sejahtera sedangkan di Timur dicap negeri miskin dan terbelakang. Mengapa? Karena tidak adilnya porsi pembangunan. Sementara, 30 tahun lebih Soeharto berkuasa, sumber daya alam daerah di Timur, dikeruk untuk membangun Jawa dan Sumatra. Jokowi ingin ketimpangan ini harus dihentikan.
Program Kampung Keluarga Berencana atau Kampung KB yang menjadi salah satu inovasi unggulan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sejak tahun 2015 adalah bagian dari mimpi Jokowi untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh Indonesia. Kampung atau desa sebagai satuan wilayah administratif terkecil adalah kekuatan bagi bangsa, dalam mana keluarga yang dibangun secara terencana, menjadi tiang penopang utamanya. Oleh karena itu, dalam program Kampung KB ini, masyarakat kampung diajak terlibat aktif dalam program pembangunan berbasis Kependudukan dan Keluarga Berencana.
Bagaimana dengan Papua? Sejak 2016-2018, Perwakilan BKKBN Provinsi Papua juga proaktif melakukan pencanangan dan pembentukan Kampung KB. Berdasarkan data ADPIN BKKBN Papua per Desember 2018, Perwakilan BKBBN Provinsi Papua telah mencanangkan dan membentuk 427 Kampung KB di Provinsi Papua. Rinciannya, Kota Jayapura sebanyak enam (6) Kampung KB, Kabupeten Jayapura (20), Merauke (14), Pegunungan Bintang (10), Bovendigoel (20), Biak Numfor (37), Kepulauan Yapen (19), Tolikara (20), Jayawijaya (41), Puncak Jaya (20), Lanny Jaya (39), Yalimo (21), Sarmi (21), Puncak (14), Nabire (16), Waropen (11), Yahukimo (24), Keerom (29), Mimika (18), Asmat (19), dan Kabupaten Supiori sebanyak 7 Kampung KB.
Dari 427 Kampung KB ini, Kampung Binyeri di Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor ditetapkan menjadi Kampung KB Percontohan di Provinsi Papua. Hal ini tentu merupakan sebuah prestasi yang patut dibanggakan. Apa kuncinya? Sinergitas. Berkat terbentuknya Kampung KB di Binyeri, sejumlah stakeholder, baik dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMN atau Swasta masuk “mengeroyok” Binyeri dengan sejumlah program pembangunan. Dan berhasil.
Kita berharap, kampung-kampung KB lain yang sudah dicanangkan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Papua sepanjang 2016-2018 bisa mengikuti contoh Kampung Binyeri. Dan itu butuh komitmen nyata pemerintah daerah setempat. Dengan demikian, kesejahteraan yang diharapkan Jokowi sebagaimana dalam Nawa Cita-nya bisa terwujud, dan masyarakat kampung bisa dilatih terus menerus untuk bisa mandiri secara ekonomi dan sosial dengan membangun keluarganya secara terencana (Gusty Masan Raya – Jurnalis Papua, Mitra Media Perwakilan BKKBN Papua)