Sosialisasi Penguatan PK21 Bersama Mitra di Distrik Sentani

Jayapura _Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua  kembali menggelar Sosialisasi Penguatan Pendataan Keluarga  Kelompok Sasaran Bangga Kencana Bersama Mitra Kerja, dalam rangka menguatkan dan mengevaluasi pelaksanaan PK21, Senin 31/5/2021 di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.

Menurut Plt.Koordinator Bidang Adpin Yusuf Manan,SE saat memberikan sambutan mewakili kepala BKKBN Papua mengatakan bahwa Pendataan Keluarga (PK21) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua telah berlangsung sejak tanggal 1 April hingga 31 Mei 202, dengan tujuan untuk basis data sebagai dasar bagi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan keluarga.

BKKBN melakukan pendataan keluarga sebagai amanat UU 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Pemerintah No 87 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Melalui Pendataan keluarga diharapkan hadir satu data keluarga Indonesia untuk perencanaan pembangunan keluarga dan perencanaan pembangunan-pembangunan lainnya, ungkapnya”.

Sedangkan menurut Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Drs.Derek Timotius Wouw, M.Si saat membuka kegiatan ini menjelaskan bahwa Pendataan Keluarga tahun 2021 ini tidak sekedar hanya mendata, namun ada hal yang lebih penting untuk bagaimana mengetahui jumlah populasi penduduk khususnya di kabupaten Jayapura. Untuk itu Derek memberikan perintah kepada semua kader di Kabupaten Jayapura, selain mendata keluarga juga menambahkan kode tersendiri khusunya untuk orang asli Jayapura.

 

“Penambahan kode tersebut diperuntukan guna mengetahui jumlah populasi orang asli papua yang mendiami tanah kenambai umbai dan ini akan singkrong dengan kebijakan Bupati Jayapura tentang  kampung adat dan pemetaan tanah adat, jelasnya”.

Beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi oleh para kader pendata turut disampaikan dalam dialog yang dilaksanakan dalam sosialisasi tersebut. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang kader yaitu salah satunya tentang honor yang hanya 5 ribu rupiah per keluarga, masih ditemukannya keluarga-keluarga yang enggan didata dan kendala lainnya yang ditemui saat melaksanakan pendataan yaitu tidak adanya kartu keluarga. (S.M)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *