Perwakilan BKKBN Papua mengikuti Self-Assessment sebagai Responden Survei Persepsi, Responden Wawancara dan Responden Kuisioner Lanjutan SPIP BKKBN

Rabu 21 Oktober hingga Jumat 23 Oktober 2020, menindaklanjuti SK Kepala BKKBN Nomor : 199/KEP/C/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Pembentukan Tim Penilaian (Assessor) dan Tim Pendamping (Counterpart) Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian  Intern Pemerintah (SPIP) dan Surat Inspektur Utama BKKBN Nomor : 2871/TU.04/C2/2020 tanggal 13 Oktober 2020 Perihal Pembentukan Tim Counterpart dalam Kegiatan Self-Assessment (SA) Maturitas SPIP Tahun 2020,sejumlah 28 pegawai dilingkungan Perwakilan BKKBN Papua mengikuti Self-Assessment sebagai Responden Survei Persepsi, Responden Wawancara dan Responden Kuisioner Lanjutan.

Pegawai yang ikut di Perwakilan BKKBN Papua terdiri dari pejabat Eselon II, Koordinator Bidang, Sub-Koordinator, Staf, Audior, Peneliti dan Widyaiswara. Selain pegawai di perwakilan BKKBN Papua, terdapat tiga mitra BKKBN yang turut serta yaitu  Pendeta Petrus Bonya Done (Tokoh Agama di Provinsi Papua), Drs. Herman Raya (Kepala OPD-KB Kabupaten Keerom), dan Aloysius Organis (PLKB Non-PNS Kabupaten Keerom).

Dalam Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pengukuran unit kerja menggunakan tingkat/level maturitas SPIP. Berdasarkan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 ditunjukan bahwa tahun 2019 sebanyak 85% kementerian/lembaga harus mencapai maturitas SPIP minimal level 3. Menurut hasil penilaian maturitas SPIP BPKB,  BKKBN ada dalam level Quality Assurance yang telah mencapai skor 3,285. Sehingga capaian indikator “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan SPIP” Tahun 2019 adalah sebesar 109,50% atau 115,26% dari target 95%.

Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disebutkan bahwa perwujudan peran Aparat Penegak Hukum Internal Pemerintah (APIP) yang efektif sekurang-kurangnya: 1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; 2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; 3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Inspektorat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 7 Maka dipergunakan beberapa faktor internal dan eksternal yang menjadi kekuatan dan peluang dalam menghadapi permasalahan utama tugas dan fungsi organisasi. (Prahum/SNT)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *