BKKBN Papua Ikuti Sosialisasi Mekanisme Penilaian Prestasi Kerja PNS di Lingkungan BKKBN

Rabu, 24 September 2020 Sejumlah 8 orang pegawai dilingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Papua yang terdiri dari Pejabat Fungsional yang membidangi kepegawaian, Pejabat Fungsional Ahli Madya selaku Koordinator, dan Pejabat Fungsional Ahli Muda sebagai Subkoordinator mengikuti Sosialisasi Mekanisme Penilaian Prestasi Kerja PNS di Lingkungan BKKBN dalam penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional. Kegiatan ini dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Webex dengan narasumber Kepala Biro SDM BKKBN Bapak Viktor H. Siburian, SE., M.Si.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Utama BKKBN Nomor 2228/KP>08.01/B2/2020 tentang Mekanisme Penilaian Prestasi Kerja (PPKS) PNS di Lingkungan BKKBN dalam rangka Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional dipandang perlu dilakukan penjelasan penyusunan sasaran kerja (SKP) pegawai bagi para pegawai dilingkungan BKKBN Pusat dan Provinsi dalam masa penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional.

Penyetaraan jabatan adalah tahapan awal penyederhanaan birokrasi untuk menjadi lebih efektif karena struktur birokrasi yang digunakan saat ini dinilai terlalu gemuk, sehingga berakibat pada proses pengambilan kebijakan dan keputusan yang terlihat berjalan cukup lambat. Hal itu, secara pasti berpotensi   menimbulkan terjadinya miskomunikasi dan miskoordinasi dalam suatu kelembagaan dan mengakibatkan kinerja birokrasi menjadi tidak maksimal dan fleksibel serta menghabiskan sangat banyak waktu dan juga biaya.

Di Perwakilan BKKBN Papua sendiri pada 17 Juli 2020 yang lalu sebanyak 16 orang pejabat struktural telah dilantik ke dalam jabatan fungsional secara daring. Pada kesempatan itu juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo terdapat empat langkah yang harus dilakukan oleh setiap instansi untuk pemenuhan implementasi penyederhanaan birokrasi.

Empat langkah  tersebut yaitu pertama pengelolaan dan pembinaan karier serta penilaian kinerja pejabat fungsional, kedua dilanjutkan dengan penataan formasi dan peta jabatan. Ketiga penguatan kapasitas manajerial dari Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama atau eselon II yang akan secara langsung mengelola pejabat fungsional yang menjadi tanggung jawabnya. Terakhir penataan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) dari setiap instansi dengan penghapusan jabatan eselon III, IV, dan V yang sesuai dengan kriteria.

Selain perubahan dalam penyetaraan jabatan, BKKBN juga melakukan banyak perubahan lainnya seperti perubahan logo, tagline, serta perubahan nomenklatur dari Kampung Keluarga Berencana menjadi Kampung Keluarga Berkualitas, selain itu pembuatan program yang  berubah dari Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) menjadi Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). (Prahum/SNT)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *