Kepala Perwakilan BKKBN Papua Cek Stock Alokon

Alat kontrasepsi (Alokon) seperti kondom dan pil KB semakin mudah untuk didapatkan karena program Keluarga Berencana (KB) yang diwajibkan oleh pemerintah. Namun, salah satu masalah utama terkait kemudahan dalam mendapatkan alat kontrasepsi adalah praktik penyalahgunaan yang terjadi pada pihak-pihak yang tidak seharusnya mendapatkan fasilitas alokon seperti anak-anak. Selain itu, masalah yang mungkin muncul adalah tidak terdistribusinya alat kontrasepsi dengan baik di masa pandemic Covid-19 ini. Oleh karena itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tetap berusaha untuk  mengawal rantai pasok alat kontrasepsi dengan sebaik-baiknya.

BKKBN Perwakilan Provinsi Papua dalam hal ini pun terus berusaha untuk mendukung distribusi alokon ke tiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua. Pada awal September ini, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, SE, M.Si melakukan pemantauan stock alokon di gudang Perwakilan BKKBN Provinsi Papua. ‘Untuk optimalisasi rantai pasok di fasilitas kesesahtan maka saya sesalu secara rutin memantau ketersediaan alokon’, kata Sarles Brabar di sela-sela pengecekan rutinnya.

Pengecekan Rutin Stock Alokon di Perwakilan BKKBN Papua

Rantai pasok alat kontrasepsi sangat jelas. Jadi, alokon dari pusat, sebagian langsung didistribusikan ke seluruh provinsi di Indonesia. Dari tiap  provinsi, langsung didistribusikan ke dinas KB di kota/kabupaten. Dinas KB di kota/kabupaten hanya boleh melanjutkan pendistribusian alat kontrasepsi ke tempat-tempat yang telah melakukan kerja sama dengan BKKBN. Sejauh ini, pendistribusian ini terbukti efektif dilihat dengan dengan menurunnya angka total fertilitas (kelahiran) yang berhasil ditekan sebanyak 2,38 persen pada 2018.

Selain itu, BKKBN melakukan berbagai upaya untuk mencegah bayi booming di kemudian hari. Selain gerakan “Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor” yang telah berhasil dilakukan pada Hari Keluarga Nasional Ke-27 pada 29 Juni 2020 yang lalu, BKKBN juga terus meningkatkan rantai pasok alat kontrasepsi yang tidak tersedia di seluruh Indnonesia. Oleh karena itu BKKBN dan JH CCP melalui Program Pilihanku kemudian mengembangkan SIRIKA (Sistem Informasi Rantai Pasok Alokon). Yaitu inovasi dalam proses pengolahan data logistik dan pengelolaan di Gudang yang digital yang dibangun agar BKKBN memiliki rantai pasok yang handal. (Prahum/SNT)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *