BKKBN Provinsi Papua ikuti Penyusunan Regulasi Percepatan Pencegahan Stunting Provinsi Papua

Pada 4 – 5 September 2020 yang lalu, bertempat di Hotel Aston, Kota Jayapura Perwakilan BKKBN Provinsi Papua mengikuti Rapat Penyusunan Regulasi Percepatan Pencegahan Stunting Provinsi Papua yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Papua. Selain BKKBN Papua, Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua, Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Dinas Kelautan Provinsi Papua, Biro Hukum Setda Papua dan juga Penggerak PKK Provinsi Papua juga terlibat dalam kegiatan ini.

Agenda dari pertemuan ini adalah Pemaparan data kondisi stunting di Provinsi Papua oleh Dinas Kesehatan, Pemaparan strategi percepatan stunting di Provinsi Papua oleh Bappeda dan Pemaparan draft regulasi percepatan stunting di Provinsi Papua beserta draft SK tim pokja percepatan stunting Provinsi Papua.

BKKBN Provinsi Papua mengikuti Rapat Penyusunan Regulasi Percepatan Pencegahan Stunting Provinsi Papua

Kegiatan dibuka oleh kepala Bappeda Provinsi Papua, Yohanes Walilo, S.Sos., M.Si. Menurut Walilo, stunting bukan penyakit dan tidak bisa disembuhkan tapi stunting bisa dicegah dengan pemenuhan gizi dan pola asuh yang tepat terutama selama 1000 hari pertama kehidupan. Beliau juga menyampaikan bahwa upaya pencegahan anak stunting di Provinsi Papua membutuhkan keterlibatan dan kerjasama lintas sektor. Tujuan kegiatan ini adalah menyusun regulasi dan tim pokja percepatan pencegahan penurunan stunting di Provinsi Papua dimana OPD dan instansi lain yang mempunyai peran terhadap penurunan stunting di Provinsi Papua baik melalui intervensi spesifik maupun intervensi sensitive memberikan masukan terkait draft regulasi sebelum nantinya diserahkan pada Biro Hukum Setda Papua.

Dalam kegiatan ini dibentuk tim pokja percepatan stunting. Tim terdiri dari instansi pemerintah maupun swasta yang berperan dalam percepatan stunting di Provinsi Papua. Kemudian, Intervensi penurunan stunting terintegrasi dilaksanakan melalui 8 aksi, yaitu: Analisa situasi program penurunan stunting, Penyusunan rencana kegiatan, Rembuk stunting, Peraturan bupati/walikota tentang peran desa, Pembinaan kader pembangunan manusia, Sistem manajemen data stunting, Pengukuran dan publikasi data stunting dan Review kinerja tahunan.(Prahum/SNT)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *